IndonesiaLineNews-Pekanbaru– Dalam upaya dan komitmen yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dalam penerapan Jaminan Kesehatan Pekanbaru Bertuah (JKPB) melalui program Universal Health Coverage (UHC) di daerah, Pemerintah Kota Pekanbaru mendapat penghargaan dari Gubernur Riau atas capaian tersebut.
Penghargaan tersebut diberikan oleh Gubernur Riau Syamsuar yang diwakili Asisten I Setdaprov Riau dan diterima Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Pekanbaru Indra Pomi, bersempena dengan kegiatan Rakor Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kabupaten/kota se Provinsi Riau di SKA Co-Ex Pekanbaru, Senin (31/7/2023).
“Alhamdulillah berkat komitmen kita bersama, UHC ini mampu kita raih. UHC merupakan salah satu upaya Pj Walikota Pekanbaru untuk memenuhi kebutuhan dasar warga di bidang kesehatan. Untuk penerapan UHC itu sendiri sebenarnya cukup berat bagi pemerintah kota mengingat kondisi keuangan yang belum stabil. Namun atas komitmen Pj walikota, berobat secara gratis di fasilitas kesehatan hanya dengan menunjukan KTP itu bisa terwujud,” ungkap Indra Pomi.
“Jadi memang perjuangan untuk UHC sangat berat. Makanya untuk tahun depan kita harus tetap menjaga keseimbangan (anggaran), jangan sampai tahun depan kita tak mampu UHC,” tambahnya.
Sebab, menurutnya pertumbuhan penduduk di Kota Pekanbaru cenderung terus meningkat setiap tahunnya.
“Disisi lain, jumlah penduduk kita itu cenderung meningkat terus seperti pertumbuhan penduduk Kita terus bertambah. Kemudian pertumbuhan penduduk ini tentunya akan mempengaruhi persentase jumlah batas kita bisa UHC,” kata Indra Pomi.
Selain itu, menurut Indra Pomi, aktivasi kepesertaan BPJS di masyarakat juga harus diperhatikan dengan baik dan mestinya diatas 75 persen.
“Mungkin banyak yang mendaftar BPJS tapi tidak aktif, nah ini yang perlu kita dorong terus. Untuk hal itu, mestinya kita perlu kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Riau,” sebutnya.
Pihaknya berharap, di 2024 mendatang Pemerintah Provinsi (Pemprov) dapat menaikan dana budget sharing untuk pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Pekanbaru Bertuah (JKPB) melalui program Universal Health Coverage (UHC). Karena, pada tahun ini dana budget sharing yang diberikan provinsi hanya untuk 83 ribu dari total 169 ribu masyarakat yang didaftarkan sebagai penerima UHC.
“Sisanya, itu pemerintah kota. Kita 86 ribu. Ini kita butuh uang Rp41 miliar lebih. Untuk itu, kita berharap provinsi bisa menaikan budget sharing, sehingga kita tetap bisa UHC tahun depan,” harap Indra Pomi.
Ia juga menginginkan adanya kontribusi dari perusahaan swasta yang beroperasi di Kota Bertuah guna menyukseskan UHC. “Begitu juga dengan dukungan Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) dan semua elemen yang bisa membantu kita menstabilkan Pekanbaru dalam hal UHC,” ujarnya.
Sebab, lanjut Indra, dengan keterbatasan anggaran yang dimiliki, Pemko Pekanbaru tak bisa bergerak sendiri menjalakan berbagai program yang disusun untuk kepentingan warga di Kota Pekanbaru. Salah satunya JKPB yang baru dilaunching pada 28 Juli kemarin.
“Tetapi kita butuh dukungan semua pihak, provinsi dan lain-lain. Kemudian kita juga terus berkoordinasi dengan Pusdatin (Pusat Data dan Teknologi Informasi) terkait data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) kita. Makin banyak yang masuk DTKS, maka makin sedikit biaya yang kita tanggung, karena sudah masuk JKN,” jelas Indra Pomi.
“Kemudian kita juga butuh kepedulian dari masyarakat. Jadi yang sudah terdaftar (di BPJS Kesehatan), itu jangan sampai nunggak (iurannya). Kalau nunggak, itu akan mempengaruhi keaktifan dari BPJS yang ada di Kota Pekanbaru,” tandasnya.
