IndonesiaLineNews-Jakarta-Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM Putu Elvina menilai Festival Hak Asasi Manusia menjadi ajang masyarakat menyampaikan kritik kepada pemerintah dengan cara yang sehat.
“Semangat dari Festival HAM ini bagaimana bisa menggaungkan hak asasi manusia dengan term yang lebih ramah, dengan term yang lebih positif sehingga ruang ruang kritik terhadap pemerintah pun disampaikan dengan cara-cara yang positif,” kata Putu saat ditemui di kantor Internasional NGO Forum on Indonesian Development (INFID) di Jatipadang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin.
Menurut Putu, festival ini dapat menjadi ajang memberikan kritik sekaligus sosialisasi kepada masyarakat tentang apa itu HAM dan perlindungan HAM.
Penyuluhan ini harus dilakukan agar masyarakat memiliki kesadaran akan HAM dan tata cara melindunginya kala mengalami penindasan.
Tidak hanya masyarakat, kegiatan ini juga bisa menjadi pemicu bagi pemerintah daerah yang menjadi tuan rumah kegiatan festival dalam melindungi HAM masyarakatnya.
Menurut Putu, pemerintah daerah justru harus menjadi pihak pertama yang memberikan perlindungan HAM karena menjadi perwakilan negara yang paling dekat dengan masyarakat.
Kondisi ini membuat pemerintah daerah harus mengetahui permasalahan HAM di lapangan dan perlindungan seperti apa yang harus diberikan.
Dengan demikian, masyarakat di daerah terpencil pun dapat merasakan kehadiran pemerintah dalam membela hak yang direnggut.
Dengan adanya kegiatan Festival Hak Asasi Manusia, Putu berharap masyarakat dan pemerintah daerah semakin terbuka dan sensitif akan perlindungan HAM.
Festival HAM merupakan acara tahunan yang digelar INFID bersama pemerintah untuk mempromosikan dan menyebarkan wawasan tentang penegakan serta pemajuan HAM di Indonesia.
Tahun ini, acara tersebut digelar di Kota Bitung, Sulawesi Utara, dengan tema “Memajukan Demokrasi, Pemenuhan HAM, dan Penguatan Partisipasi Masyarakat dari Tanggung Jawab Negara, dari Daerah hingga Nasional”.
Tema tersebut menekankan pentingnya peran negara dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kemajuan HAM di Indonesia. Kegiatan tersebut direncanakan berlangsung dari 29 Juni hingga 31 Juni 2024.
