Hal ini ditegaskan Chaidir, saat memimpin rapat koordinasi (rakor) monitoring dan evaluasi (monev) penanggulangan kemiskinan 2024 yang diikuti seluruh seksi Kesejahteraan Rakyat (Kesra) delapan kecamatan dan 44 kelurahan, Senin (27/5) di Ruang Serbaguna Besar Kantor Wali Kota Jakarta Pusat.
Diungkapkan Chaidir, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tren angka kemiskinan di Jakarta Pusat mengalami penurunan dari sekitar 4,9 persen pada 2022 menjadi 4,6 persen di 2023.
Chaidir berharap, jajarannya di tingkat kecamatan dan kelurahan benar-benar bisa memetakan serta menginventarisasi data sebaik mungkin, agar tidak ada warga yang luput dari intervensi penanggulangan kemiskinan.
Bila semua berjalan maskimal, Ia optimistis pada 2024 ini intervensi penanggulangan akan semakin menyusutkan angka kemiskinan di Jakarta Pusat.
“Data BPS menunjukkan tren angka kemiskinan di Jakpus terus menurun. Kami optimistis dengan beragam intervensi yang dilakukan, tahun ini semakin menurun,” tegasnya.
Kepala Bagian Kesra Setko Jakarta Pusat, Joehandi mengungkapkan, intervensi penanggulangan kemiskinan di Jakarta Pusat akan melibatkan anggaran dari APBD dan CSR.
Dicontohkannya, beragam intervensi melalui program yang didanai oleh APBD seperti peningkatan kualitas SDM melalui beragam pelatihan oleh UKPD, pembinaan UKM dan bantuan sosial.
“Selain itu juga ada dari Baznas Bazis yang melakukan program bedah rumah. Lalu memanfaatkan CSR untuk mengatasi stunting,” tandasnya.
