IndonesiaLineNews-Jakarta-Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengapresiasi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berada di angka 5,11 persen.
Angka ini menunjukkan ekonomi Indonesia tumbuh positif pada triwulan I-2024 dan lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun 2023.
“Nah dengan angka 5,11 persen ini, di negara-negara G20 negara kita di urutan nomor dua setelah China, ini angka yang sangat bagus, stabil dan menjadi sorotan dunia, pujian dunia,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
Namun demikian, angka tersebut belum menggambarkan pertumbuhan ekonomi yang merata di berbagai wilayah di Indonesia.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) l, distribusi Produk Domestik Bruto (PDB) pada triwulan I-2024, nilai tertinggi masih berada di Pulau Jawa (57,70 persen).
Angka ini diikuti oleh Sumatra (21,85 persen), Kalimantan (8,19 persen), Sulawesi (6,89 persen), Bali dan Nusa Tenggara (2,75 persen), serta Maluku dan Papua (2,62 persen).
Sementara itu, secara spasial tiga kelompok provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah Maluku dan Papua, Sulawesi, serta Kalimantan.
Pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut utamanya didorong oleh kegiatan pertambangan, industri logam, dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).
“Maluku dan Papua angka 12,15 persen pertumbuhan ekonomi, ini tinggi. Kemudian kita lihat yang kedua adalah daerah Sulawesi. Artinya bergeliat Maluku dan Papua, kemudian Sulawesi ini bergeliat ekonominya, bukan hanya bergeliat tapi bergerak kencang, Sulawesi 6,35 persen, angka yang cukup bagus. Kemudian Kalimantan 6,17 persen, berikutnya Bali-Nusra itu di angka 5,07 persen,” ujarnya.
Dia mengingatkan dalam upaya menjaga pertumbuhan ekonomi, pihaknya meminta pemerintah daerah (Pemda) terus melakukan tindak lanjut secara serius, terutama berkoordinasi mengendalikan inflasi.
Apalagi situasi dunia juga berjalan dinamis yang berpengaruh terhadap kondisi dalam negeri, seperti masih adanya krisis di Timur Tengah yang berdampak terhadap ketidakpastian situasi ekonomi dunia.
Untuk itu, Tito meminta Pemda serius melaksanakan koordinasi inflasi, karena masyarakat yang membutuhkan paling banyak didominasi low class.
“Politik ini menjadi banyak komoditas dari elite menengah ke atas, tapi masyarakat bawah terutama yang low class mereka lebih peduli kepada masalah urusan-urusan sehari, terutama urusan masalah kebutuhan hidup, pangan, maka ini penting sekali pengendalian inflasi dan menjaga pertumbuhan ekonomi,” tutur Tito.
